Birokrasi Jangan Persulit Penyelesaian Lumpur Lapindo
Birokrasi yang bertele-tele dinilai menjadi salah satu penyebab lambatnya penuntasan semburan lumpur di Sidoarjo. Ketua PBNU KH Hasyim Muzadi meminta aparat pemerintah bergerak cepat demi kepentingan masyarakat.
“Kasihan masyarakat. Aparat jangan berbelit-belit,” cetus Hasyim ketika mengunjungi kolam penampungan lumpur air III di Desa Reno Kenongo, Kecamatan Porong, Sidoarjo, Minggu (16/7/2006).
Hasyim yang didampingi Anggota DPR dari FKB Taufikurrahman Saleh berada di lokasi penampungan lumpur untuk melihat secara langsung proses penyelesaian yang dikerjakan oleh PT lapindo. “Sepertinya apa yang dikerjakan sudah lumayan,” ujar Hasyim.
Disebutkan Hasyim tiga persoalan yang harus menjadi perhatian dalam bencana ini adalah keselamatan warga, biaya hidup dan ganti rugi bagi warga yang menjadi korban. Masalah lainnya adalah penutupan sumber lumpur yang secara teknis membutuhkan waktu 2 bulan.
Untuk itu menurut Hasyim, harus dipersiapkan lapangan untuk menampung lumpur dan air selama proses itu berlangsung.
“Diperlukan kanalisasi untuk mengalirkan lumpur dan air. Tetapi jangan sampai merugikan masyarakat. Bisa melalui pipa atau penampungan, yang penting tidak menggangu sawah warga,” kata Hasyim.
Kepada masyarakat, Hasyim meminta agar mendukung upaya penyelesaian yang sedang dikerjakan. Hal mendesak yang diperlukan adalah penyedotan air untuk dibuang.
“Tapi saya dengar izinnya belum turun dari pemerintah,” imbuh Hasyim.
Senin 17 juli besok hasyim berencana menemui Menteri KLH Rachmat Witoelar dengan maksud menanyakan izin yang belum turun.
“Besok saya ketemu Pak Rachmat dan birokrasi lainnya. Kita akan mendengar apa alasannya secara langsung,” tandas Hasyim. []
Penulis : Budi Sugiharto
Sumber : Detik
masyarakat akan terus melakukan pekerjaan yg sama, hingga waktu 1 tahun ke depan, 🙁
proses ganti rugi yg dijanjikan akan sangat lama, krn harus tetap memperhitungkan ganti untung kpd pajabat2 pemerintah
jangankan mendesak lapindo untuk segera memenuhi kewajibannya dr segi hukum, materi, moril, sekarang pejabat2 pemerintah, mentri ESDM dan BP Migas, lingkungan lg sibuk mencari akal agar tidak jd sorotan negative bahkan bagaimana kalau harus ikut ke meja hijau nantinya. Kita buktikan saja.
yang penting mah urusin aja tuh lumpur!!!!mw diapain kek terserah loe-loe pade!!!qte cm mo tau ntu lingkungan bs balik ke keadaan semula tp jgn cemarin wilayah yg laen!!!ngurusin lumpurnya aja blm becus!!!gmn mw tanggung jwb k masyarakat?????tanya knapa??????????? 🙁 🙁 🙁